Banjir & Longsor Sumatera Kritik, dan Status Bencana Nasional, Penanganan Pemerintah

Brite News– Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 hingga kini masih menjadi krisis serius yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Dampak bencana yang meluas, mulai dari korban jiwa hingga kerusakan infrastruktur, terus memicu desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional.

Situasi Terkini dan Dampak Bencana

Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi secara berkelanjutan menyebabkan banjir besar dan longsor di berbagai daerah. Peristiwa ini mengakibatkan ratusan hingga lebih dari seribu korban meninggal dunia, sementara ribuan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Jutaan masyarakat terdampak dan terpaksa mengungsi akibat rumah yang rusak berat maupun hanyut terbawa arus.

Kerusakan infrastruktur utama seperti jalan penghubung, jembatan, dan fasilitas umum memperburuk situasi di lapangan. Akses menuju sejumlah wilayah terisolasi terputus sehingga distribusi bantuan berjalan lambat. Di sisi lain, warga juga menghadapi ancaman lanjutan berupa penyakit pascabanjir, keterbatasan air bersih, serta kekurangan layanan medis. Sejumlah rumah sakit dilaporkan bekerja di luar kapasitas akibat lonjakan jumlah korban.

Respons dan Penanganan Pemerintah

Pemerintah pusat menyatakan telah mengerahkan sumber daya nasional untuk menangani dampak bencana di tiga provinsi terdampak. Anggaran dalam jumlah besar dialokasikan untuk kegiatan tanggap darurat, evakuasi, serta pemulihan awal.

Puluhan ribu personel gabungan dari TNI, Polri, SAR, dan relawan diterjunkan untuk membantu proses evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, serta pembukaan akses wilayah yang terdampak parah. Bantuan juga datang dari pemerintah daerah lain melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Selain bantuan kebutuhan pokok, pemerintah turut menyalurkan bantuan material dan sarana pendukung. Dalam tahap selanjutnya, pemerintah merencanakan pembangunan kembali ribuan rumah warga yang rusak dengan melibatkan program tanggung jawab sosial perusahaan guna mempercepat proses rehabilitasi.

Alasan Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Meski dampaknya dinilai sangat besar, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional. Pemerintah beralasan bahwa penanganan di tingkat daerah masih dapat dilakukan dengan dukungan penuh dari pusat tanpa harus menaikkan status bencana.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa seluruh sumber daya negara telah dimobilisasi dan kondisi dinilai masih dapat dikendalikan. Selain itu, penetapan status bencana nasional dianggap bukan satu-satunya solusi dalam mempercepat penanganan di lapangan.

Pertimbangan administratif dan hukum turut menjadi alasan, karena penetapan status tersebut memerlukan mekanisme khusus terkait pengelolaan anggaran dan tata kelola bantuan.

Namun, sejumlah tokoh masyarakat, ulama, dan pemimpin daerah di wilayah terdampak menyatakan bahwa skala kerusakan dan kebutuhan bantuan telah melampaui kemampuan daerah. Mereka mendesak pemerintah agar segera menetapkan status bencana nasional demi mempercepat penanganan dan pemulihan.

Pengertian Bencana Nasional Menurut Hukum Indonesia

Dalam ketentuan perundang undangan di Indonesia, bencana nasional merupakan status hukum yang diberikan apabila dampak bencana melampaui kapasitas pemerintah daerah. Penetapan ini mempertimbangkan besarnya jumlah korban, tingkat kerusakan, serta dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Status tersebut ditetapkan melalui tahapan tertentu, dimulai dari pernyataan ketidakmampuan daerah dalam menangani kondisi darurat, dilanjutkan dengan kajian cepat oleh lembaga terkait, sebelum akhirnya diputuskan oleh Presiden. Status bencana nasional biasanya diterapkan ketika diperlukan koordinasi nasional secara penuh.

Tanggapan dan Kritik Publik

Di tengah upaya penanganan yang berlangsung, kritik dari masyarakat terus menguat. Sebagian warga dan pengamat menilai bahwa penetapan status bencana nasional dapat membuka peluang bantuan internasional dan mempercepat proses pemulihan. Mereka juga menyoroti masih adanya daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Sementara itu, pemerintah tetap menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempercepat penanganan darurat, memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, serta segera memulai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

 

Penulis: Tim Redaksi Britenews