Banjir Sumatra, APPI dan AFPI Jelaskan PRosedur Penagih Utang

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memberikan pernyataan terkait upaya mengurangi risiko kredit macet di wilayah Sumatra, khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh akibat banjir besar yang terjadi.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menyatakan bahwa bencana alam bukanlah hal yang asing di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perusahaan pembiayaan pada dasarnya telah memiliki prosedur operasional standar (SOP) sendiri.

"Jadi masing-masing pasti sudah memiliki prosedur tertentu dan tentu bagi debitur yang misalnya jaminannya hilang, rusak, atau lainnya, mungkin ada asuransi atau cara lain, nanti bisa dilihat kembali dalam perjanjian dan akan dibantu," katanya saat dihubungi.Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Sebelum mengambil keputusan tertentu, Suwandi menyampaikan bahwa setiap perusahaan pembiayaan pasti akan melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Namun, khususnya untuk yang berada di Sumatra belum akan dilakukan dalam waktu dekat, karena masih dalam proses pemulihan bencana.

"Nah, di APPI kami juga sedang berupaya membantu mengumpulkan dana atau apa pun yang bisa bermanfaat. Kami merasa prihatin dan memiliki simpati terhadap kejadian yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," katanya.

Selanjutnya, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) menegaskan bahwa tindakan perusahaan dalam membantu dan mengurangi risiko kredit yang tidak lancar dari debitur tidak diatur secara standar.

Ia juga yakin, hal ini tidak hanya terjadi di perusahaan pembiayaan, tetapi seluruh sektor keuangan pasti akan mengambil langkah-langkah terbaik guna membantu para debiturnya.

"Setiap [perusahaan] nanti akan melihat kondisi debiturnya masing-masing. Tidak ada aturan yang sama untuk semua," tegas Suwandi.

Oleh karena itu, Suwandi menekankan tingkat pemberian restrukturisasi ataureschedulingtidak dapat disimpulkan secara umum. Sebabnya, semua tergantung pada kondisi di lapangan dan situasi masing-masing nasabah."Maka tidak ada [skenario mitigasi risiko] yang paling sering [digunakan], ya, tergantung masing-masing," tutupnya.

Sementara itu, AFPI mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menyusuntask force team untuk melakukan data researchkawasan yang terkena bencana di wilayah Sumatra tersebut.

Maka dapat diprediksi jika kemungkinannon-performing loan[NPL] naik," kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar kepadaBisnis, Minggu (30/11/2025).

Ia melanjutkan, rencana skenario mitigasi kredit gagal bayar nantinya akan dibahas bersama dengan paraplatformpenyelenggara pinjaman online (pindar). Ia menyebutkan mitigasinya dapat beruparescheduling program.

AFPI, menurut Enjtik, mengajak para penerima pinjaman (borrower)penderita bencana dapat menghubungi platform pinjaman mereka untuk memberikan informasi terbaru mengenai situasi mereka.

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa bencana banjir yang melanda Provinsi Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat telah mengakibatkan ratusan korban jiwa.

Kepala BNPB, Suharyanto menyampaikan bahwa 174 orang meninggal, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut. Korban jiwa dari bencana di Provinsi Sumatra Barat sebanyak 23 orang, sedangkan di Aceh mencapai 35 korban.

Selain itu, Provinsi Sumatra Utara mencatat jumlah korban jiwa terbanyak yaitu sebanyak 116 orang dan ada 42 orang yang hilang.

"Per hari ini kami mencatat korban jiwa di Sumut sebanyak 116 orang dan 42 lainnya masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan terus berkembang karena masih ada beberapa titik yang belum bisa dijangkau. Yang diindikasikan di lokasi longsor tersebut kemungkinan juga masih ada korban jiwa," ujar Suharyanto dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi BNPB, Sabtu (29/11/2025).

Pemerintah juga berupaya memperbaiki komunikasi yang terganggu akibat banjir dan tanah longsor dengan menyediakan 28 unit starlink serta 33 genset. Secara bersamaan, dilakukan pula pembukaan empat dapur umum di bawah pengawasan Kemensos dan penangangan kekurangan bahan bakar minyak oleh Pertamina.