Gelombang Tsunami Ekonomi Global: Penarikan Diri AS dari PBB Guncang Indonesia

Britenews – Keputusan Presiden AS Donald Trump pada 7 Januari 2026 untuk menarik diri dari puluhan badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memicu gelombang kekhawatiran global, termasuk di Indonesia. Langkah drastis ini, yang disebut Gedung Putih sebagai upaya "menyelamatkan kedaulatan dan efisiensi anggaran", berpotensi menciptakan kekosongan pendanaan dan kepemimpinan di sektor-sektor krusial, dengan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Dampak Langsung dan Potensial Terhadap Indonesia

Penarikan AS dari 66 organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB, diperkirakan akan memukul beberapa pilar ekonomi dan sosial di Indonesia:

1. Sektor Kesehatan dan Pembangunan: Badan-badan seperti WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), UNAIDS, dan UNICEF yang selama ini aktif di Indonesia dalam program imunisasi, penanganan stunting, sanitasi, dan mitigasi penyakit menular, akan menghadapi krisis pendanaan. "Dukungan AS adalah tulang punggung bagi banyak program kesehatan primer di daerah terpencil. Tanpa itu, kita mungkin harus mencari alternatif pembiayaan atau memangkas cakupan," ujar seorang pejabat Kementerian Kesehatan RI. Ini bisa membebani APBN Indonesia secara substansial.

2. Perubahan Iklim dan Lingkungan: Penarikan diri dari UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) dan potensi keluarnya AS dari Kesepakatan Paris akan sangat mempengaruhi akses Indonesia terhadap dana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan, selama ini banyak menerima bantuan teknis dan keuangan untuk program restorasi gambut, energi terbarukan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Investor swasta mungkin juga akan ragu berinvestasi jika komitmen global melemah.

3. Perdagangan dan Investasi: Meskipun AS belum keluar dari WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), ketidakpastian multilateralisme akan menciptakan iklim perdagangan yang lebih rentan terhadap kebijakan unilateral. Perusahaan-perusahaan multinasional mungkin menunda investasi di negara berkembang jika prospek stabilitas global memburuk. Konflik di Venezuela dan Iran yang dipicu oleh AS juga telah mengerek harga komoditas dan energi, meningkatkan biaya produksi di Indonesia.

4. Keamanan Pangan dan Pertanian: Lembaga seperti FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) yang membantu peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia juga akan terdampak. Program-program pengembangan kapasitas petani dan penelitian pangan bisa terhambat.

5. Pariwisata dan Pertukaran Budaya: Meski tidak secara langsung, ketidakpastian global dan potensi peningkatan ketegangan bisa menurunkan minat turis internasional untuk berkunjung, berdampak pada sektor pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.

Reaksi Pemerintah Indonesia: Antara Prihatin dan Kesiapan Mandiri

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan AS. "Multilateralisme adalah fondasi stabilitas dunia. Penarikan diri salah satu negara adidaya dari badan-badan vital PBB tentu menjadi pukulan serius bagi kerja sama internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Duta Besar Teuku Faizasyah, dalam konferensi pers virtual pada Selasa (14/1).

Faizasyah menekankan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen pada kerja sama multilateral dan akan mencari cara untuk mengisi kekosongan yang mungkin timbul. "Indonesia akan terus proaktif di forum-forum PBB yang masih kita ikuti dan akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memastikan program-program penting tetap berjalan. Kita juga akan mengevaluasi ulang prioritas anggaran kita untuk mengantisipasi potensi berkurangnya bantuan eksternal," tambahnya.

Secara internal, pemerintah telah menginstruksikan kementerian terkait untuk mulai menyusun rencana kontingensi. Kementerian Keuangan sedang meninjau ulang proyek-proyek yang sangat bergantung pada pendanaan eksternal melalui PBB. "Ini saatnya kita lebih mandiri dan mengoptimalkan sumber daya domestik," ujar Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi pekan lalu. "Kita akan memperkuat kerja sama bilateral dengan mitra-mitra strategis lain dan mendorong inisiatif dari Selatan-Selatan."

Namun, di balik retorika kesiapan, ada kekhawatiran nyata di kalangan para ahli ekonomi dan sosial. "Indonesia memiliki kapasitas untuk mandiri, tetapi transisi ini tidak akan mudah. Program-program yang membutuhkan skala besar dan koordinasi internasional, seperti penanganan pandemi atau perubahan iklim, akan menjadi lebih kompleks dan mahal," kata Dr. Rizal Ramli, ekonom senior.

Keputusan AS ini bukan hanya tentang dana, tetapi juga tentang legitimasi dan kepemimpinan global. Dengan absennya AS, Tiongkok dan Uni Eropa diprediksi akan mencoba mengisi kekosongan, namun dinamika baru ini masih akan penuh tantangan dan memerlukan adaptasi cepat dari Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.