Konflik Ukraina Memanas: Situasi Terkini dan Sikap Pemerintah Indonesia

Britenews – Senin, 22 Desember 2025

KIEV, Ukraina — Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina masih menunjukkan dinamika yang kompleks hingga penghujung 2025. Perang yang telah berlangsung hampir empat tahun ini bermula dari operasi militer besar Rusia ke wilayah Ukraina pada 24 Februari 2022. Sejak saat itu, konflik berkembang menjadi krisis internasional yang melibatkan operasi militer lintas wilayah, serangan udara intensif, serta tekanan diplomatik yang berkelanjutan, dengan dampak luas terhadap stabilitas keamanan Eropa dan tatanan global.

Perkembangan terbaru di lapangan menunjukkan bahwa intensitas pertempuran meningkat di sejumlah sektor strategis. Pasukan Rusia dilaporkan memperkuat serangan di wilayah timur dan selatan Ukraina, sementara otoritas Ukraina menyatakan kesiapan untuk merespons secara terukur dan strategis. Di sisi lain, jalur diplomasi masih terbuka. Upaya perundingan yang melibatkan pihak ketiga, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, disebut mulai menunjukkan peluang kemajuan, meskipun masih dihadapkan pada perbedaan mendasar terkait isu keamanan dan kedaulatan wilayah.

Situasi keamanan juga berkembang ke dimensi baru setelah beberapa pejabat militer senior Rusia menjadi sasaran serangan di dalam wilayah Rusia sendiri. Salah satu insiden yang menyita perhatian adalah ledakan bom mobil yang menewaskan seorang perwira tinggi militer. Peristiwa ini dipandang Moskow sebagai bentuk eskalasi konflik yang tidak hanya terbatas di medan tempur Ukraina, tetapi juga menyentuh stabilitas internal Rusia.

Jika ditarik ke belakang, perang ini berawal dari keputusan Rusia untuk melakukan invasi dengan alasan perlindungan kepentingan keamanan nasionalnya. Namun, langkah tersebut segera menuai penolakan luas dari komunitas internasional. Konflik yang awalnya diperkirakan bersifat terbatas justru berkembang menjadi perang berkepanjangan, ditandai dengan penggunaan persenjataan berat, teknologi drone, serta serangan lintas batas. Kerugian besar pun tidak terhindarkan, baik dari sisi militer maupun warga sipil di kedua negara.

Sikap negara-negara NATO dan sekutu Barat terhadap konflik ini relatif konsisten. Aliansi tersebut menilai invasi Rusia sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan terus menyerukan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina. Dukungan terhadap Kiev diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan militer, ekonomi, hingga kemanusiaan, meskipun NATO tidak terlibat langsung dalam pertempuran sebagai pihak yang berperang.

Bagi negara-negara anggota NATO, perang di Ukraina tidak semata-mata dipandang sebagai konflik teritorial, melainkan juga sebagai ujian terhadap sistem keamanan kolektif Eropa. Sejumlah pemimpin negara menegaskan bahwa keberlanjutan bantuan kepada Ukraina dinilai penting agar negara tersebut tetap memiliki posisi tawar, baik di medan tempur maupun dalam proses negosiasi dengan Rusia.

Sementara itu, negara-negara yang memiliki kedekatan politik dengan Rusia cenderung mengambil sikap berbeda. Beberapa di antaranya menunjukkan pemahaman terhadap klaim keamanan Moskow dan mengkritik perluasan pengaruh Barat di kawasan Eropa Timur. Rusia sendiri menegaskan bahwa jaminan keamanan jangka panjang serta status politik Ukraina menjadi agenda utama dalam setiap pembicaraan diplomatik yang sedang berlangsung.

Dampak perang tidak hanya terasa di bidang militer, tetapi juga menekan kondisi sosial dan ekonomi Ukraina. Tantangan serius muncul, mulai dari kebutuhan sumber daya manusia di sektor pertahanan, tekanan fiskal negara, hingga meningkatnya ketergantungan pada dukungan internasional untuk mempertahankan kapasitas pertahanan dalam jangka panjang.

Dengan proses perundingan damai yang berjalan lambat dan masih menyisakan banyak perbedaan mendasar antara Kiev dan Moskow, banyak pengamat menilai konflik ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Perang Rusia–Ukraina diperkirakan masih akan menjadi isu sentral dalam agenda keamanan regional dan global setidaknya hingga pertengahan 2026.

Pendapat dan Sikap Pemerintah Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia secara konsisten menyuarakan sikapnya yang berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog damai dan jalur diplomasi, serta menolak penggunaan kekuatan bersenjata sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah mendorong semua pihak yang terlibat untuk mengedepankan pendekatan inklusif guna menghentikan eskalasi kekerasan.

Presiden Indonesia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan tertentu. Sikap ini diambil sembari tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk Rusia dan Ukraina. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi secara diplomatik dalam mendorong terciptanya perdamaian dan menekankan pentingnya penghentian kekerasan agar dialog dapat berlangsung lebih efektif. Pemerintah juga menegaskan tidak adanya keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia di wilayah konflik karena belum terdapat permintaan resmi dari para pihak yang berperang.

Pendekatan tersebut mencerminkan upaya Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan dan realitas geopolitik global, sekaligus menunjukkan komitmen aktif dalam mendukung perdamaian dunia di tengah konflik yang terus menelan korban.